IDI produces World wide General public Goods on a number of subjects suitable to your work of SAIs. These publications follow a stringent protocol of high-quality assurance and therefore are freely accessible to all.

Anies ingin bentuk partai politik usai gagal maju Pilkada 2024 – Apa syarat pendirian parpol dan modal apa yang dibutuhkan?

Pelajari cara efektif menghemat baterai HP Vivo dengan recommendations praktis yang membantu perpanjang usia baterai Anda dan guidelines penggunaan baterai

menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

Biografi ini memerlukan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian. Bantulah untuk menambahkan referensi atau sumber tepercaya. Materi kontroversial atau trivial yang sumbernya tidak memadai atau tidak bisa dipercaya harus segera dihapus, khususnya jika berpotensi memfitnah.

Di bawah pengawasannya, BPK tidak hanya sekadar menjalankan tugas audit, tetapi juga berperan sebagai benteng integritas dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.

Enterprise possibility administration and provide chain administration: The mediating part of aggressive advantage and final decision creating in improving companies functionality

Jokowi akan menyerahkan daftar nama tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk uji kepatutan dan kelayakan, sebelum memilih lima orang sebagai pimpinan baru KPK. Berikut adalah profil singkat ten capim KPK yang lolos seleksi. 

Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.

Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. Artikel ini mungkin perlu dirapikan agar mematuhi kebijakan konten Wikipedia, terutama dalam hal sudut pandang netral.

PDIP, partai yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024, Agus Joko Pramono Wikipedia kini menjadi satu-satunya partai yang belum mempublikasikan sikap mereka terhadap pemerintahan Prabowo.

Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.

menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

“Memang di Filipina tetap ada nuansa akomodatif terhadap sebanyak mungkin pihak, tapi tidak semua pihak dimasukkan ke dalam pemerintahnya.